TELSTRANAS
Soal 1. Dalam upaya perumusan Telstranas antara lain dilakukan analisa terhadap perkembangan lingkungan strategik, bagaimana proses analisa tersebut dilakukan, jelsakan secara singkat.
PENDAHULUAN
Analisis lingkungan adalah proses monitoring terhadap lingkungan yang bertujuan untuk mengidentifikasikan peluang (opportunities) dan tantangan (threat) yang mempengaruhi kemampuan untuk mencapai tujuannya.
Tujuan dilakukannya analisis lingkungan adalah agar dapat mengantisipasi lingkungan sehingga dapat bereaksi secara cepat dan tepat untuk mencapai kesuksesan atau mencapai tujuan. Untuk maksud tersebut banyak sekali pengelompokan variabel-variabel yang diperkirakan memberi pengaruh nyata terhadap pencapaian tujuan. Yang selalu diusahakan adalah berusaha melengkapi variabel-variabel tersebut akan tetapi tidak pernah bisa sekomplit yang diharapkan karena pengambil keputusan harus berpacu dengan waktu dan proses pengambilan keputusan. Akan tetapi satu hal yang perlu diingat bahwa tidak ada satu pun cara yang bisa dikatakan terbaik untuk menganalisis lingkungan global, regional, nasional dan lokal. Kesemuanya harus dikembangkan kepada konteks situasi dan kondisi yang dihadapi oleh suatu negara.
PEMBAHASAN
Pada dasarnya, struktur lingkungan dapat dibagi atau dibedakan menjadi 2 (dua) bagian umum. Pertama adalah lingkungan eksternal (lingkungan global/internasional dan lingkungan regional). Kedua adalah lingkungan internal (lingkungan nasional dan lingkungan lokal).
Lingkungan eksternal dalam hal ini lingkungan global/internasional dan lingkungan regional bisa dikatakan sebagai komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berasal dari luar negara. Komponen tersebut cenderung berada di luar jangkauan negara, artinya negara tidak bisa melakukan intervensi terhadap komponen-komponen tersebut. Komponen itu lebih cenderung diperlakukan sebagai sesuatu yang given atau sesuatu yang mau tidak mau harus diterima, tinggal bagaimana negara berkompromi atau menyiasati komponen-komponen tersebut.
Lingkungan Global/Internasional. Globalisasi telah mendorong keterbukaan, demokratisasi, dan semakin meningkatnya saling ketergantungan antar negara. Namun negara maju masih tetap ingin mendominasi hubungan antar bangsa di dunia yang mengaitkan kerjasama ekonomi pembangunan dengan berbagai persyaratan yang mengikat. Masyarakat Internasional kembali menaruh kepercayaan kepada PBB untuk menyelesaikan berbagai konflik, karena tidak mempunyai pilihan lain.
Lingkungan Regional. Amerika Serikat, Amerika Serikat merubah kebijakan pertahanannya, tidak boleh ada negara yang memiliki kekuatan persenjataan yang menandingi Amerika Serikat, dan tidak boleh ada negara yang sewaktu-waktu dapat mengancam bumi Amerika Serikat.
Eropa. Negara-negara yang berada di Benua Eropa memiliki pengaruh di dalam perekonomian dunia. Dengan diberlakukannya Euro, hal ini merupakan alternatif untuk mengurangi dominasi dollar. Rusia yang terpecah tidak lagi merupakan kekuatan imbang bagi AS, untuk itu Rusia berkoalisi dengan China. Industri peralatan militer sebagai komiditi penting dan dipasarkan ke berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini merupakan peluang bagi Indonesia dalam upaya melengkapi persenjataan TNI.
Timur Tengah. Situasi di Timur Tengah masih diwarnai konflik Palestina – Israel. Pada umumnya negara-negara Timur Tengah mendukung upaya perang terhadap terorisme, tetapi tidak mendukung serangan AS terhadap Afganistan dan Irak. Dukungan pemberantasan terorisme harus dipisahkan secara tegas antara terorisme dan Islam. Hal ini untuk menghindari konflik yang berdasarkan sentimen agama. Kemungkinan konflik Palestina – Israel dan permasalahan dalam negeri Irak yang melibatkan AS dan sekutunya masih berlangsung.
Afrika. Hubungan baik Indonesia dengan negara-negara Afrika dalam organisasi Gerakan Non Blok dapat dimanfaatkan sebagai pendukung NKRI di berbagai forum internasional termasuk PBB. Di sisi lain kawasan Afrika dapat dijadikan pangsa pasar produk-produk Indoensia, namun karena kemiskinannya banyak masyarakat yang berasal dari Afrika memanfaatkan hubungan baik dengan melakukan kriminalitas di Indonesia seperti peredaran narkoba, uang palsu serta penyebaran HIV/AIDS. Kemungkinan negara-negara kawasan Afrika tetap mendukung NKRI di forum internasional.
Asia Tenggara. Potensi konflik yang mungkin timbul di kawasan Asia Tenggara adalah masalah perbatasan, pencurian kekayaan alam, penyeludupan dan perampokan. Sedangkan aksi teroris menjadi musuh bersama negara-negara Asean. Meskipun terdapat potensi konflik namun negara-negara Asean berupaya menyelesaikan melalui pendekatan yang diwujudkan dalam kesepakatan Concorde II pada KTT Asean IX 2003 di Bali.
Australia dan Pasifik Selatan. Penetapan Australian Maritime Identification Zone (AMIZ)/ Zona Identifikasi Maritim Australia, dimana dengan sistem informasi tersebut rada Australia mampu menjangkau wilayah 1.000 mil laut dari pantai Australia dan mencakup 2/3 dari wilayah perairan Indonesia seperti Laut Halmahera, Laut Sulawesi dan Laut Jawa.
Lingkungan Internal dalam hal ini lingkungan nasional dan lingkungan lokal terdiri dari komponen-komponen atau variabel lingkungan yang berasal atau berada di dalam negara itu sendiri. Komponen-komponen dari lingkungan nasional ini cenderung lebih mudah dikendalikan oleh negara atau berada di dalam jangkauan intervensi mereka. Karena sifatnya yang berada di dalam negara, maka negara lebih memiliki bargain value untuk berkompromi atau menyiasati komponen-komponen yang berada di lingkungan nasional.
Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, usaha analisis lingkungan lebih diprioritaskan untuk mengidentifikasikan komponen-komponen yang menjadi bagian dari struktur lingkungan. Pembedaan yang dilakukan dengan memecah lingkungan menjadi global, regional dan nasional adalah sesuatu yang lebih bersifat generik. Komponen-komponen nasional adalah sebagai berikut :
Aspek Geografi. Teritori perairan Indonesia memiliki beberapa alur laut vital (corong) lalu lintas internasional. Yang menjadi isu saat ini adalah tentang Selat Malaka, yang mempertemukan berbagai kepentingan internasional. Selain kegiatan resmi, Selat Malaka juga sering dijadikan sebagai tempat underground economic seperti penyeludupan, perampokan dan kejahatan lain. Untuk itu perlu pengaturan yang menguntungkan semua pihak Indonesia bersama Malaysia dan Singapura harus mampu menjaga keamanan lalulintas pelayaran di Selat Malaka, dan mencegah campur tangan kekuatan negara lain.
Aspek Demografi. Jumlah penduduk yang besar dan kualitasnya yang relatif rendah, akan memberikan tekanan yang berat pada pembangunan nasional. Utamanya kepada kelestarian sumber kekayaan alam. Persebaran penduduk yang timpang, yang tidak proporsional, disertai dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, akan sangat berpengaruh terhadap upaya peningkatan pembangunan.
Aspek Sumber Kekayaan Alam. Sumber kekayaan alam (SKA) merupakan modal dasar yang penting dalam menunjang pembangunan nasional. Keberadaan SKA yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia merupakan kendala dalam rangka pelaksanaan ekonomi daerah. Pemanfaatan SKA yang tidak terkendali, akan mempengaruhi upaya pelestarian/ konservasinya.
Aspek Ideologi. Para pendiri negara meyakini bahwa proses pembentukan bangsa Indonesia yang demikian sarat kemajemukan memerlukan perekat yang bersifat ideologis. Untuk itu para pendiri negara telah sepakat mengangkat lima butir nilai-nilai luhur falsafah bangsa untuk dijadikan dasar negara, yang kemudian disebut Pancasila. Dalam perkembangan selanjutnya bangsa Indonesia tidak lagi menganggap hal tersebut sebagai perekat sehingga masing-masing kelompok masyarakat secara bebas menjadikan aliran dan faham-faham tertentu menjadi asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Aspek Politik. Penyelenggaraan politik luar negeri memerlukan reformasi dalam pengertian berubahnya pola pikir, pola sikap dan pola tindak para diplomat. Diplomasi yang selama ini bersifat reaktif harus direform menjadi bersifat proaktif. Kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait sangat diperlukan untuk memperkuat diplomasi.
Aspek Ekonomi. Pemulihan ekonomi yang lambat dipengaruhi oleh berbagai gejolak yang menghambat kelancaran investasi. Serta kegagalan pemulihan atas berbagai aspek non ekonomis seperti keamanan dan kepastian hukum. Kecenderungan global dan regional yang menunjukkan bahwa aspek ekonomi merupakan kunci kemajuan, akan terjadi pula di lingkungan nasional. Pinjaman luar negeri yang begitu besar, akan tetap menjadi beban yang berat pada masa mendatang apabila tidak dicari jalan keluar yang tepat.
Aspek Sosial Budaya. Pergeseran budaya dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri membawa konsekuensi semakin menggejalanya perilaku individualistik, yang menimbulkan ras keterasingan masyarakat. Dalam masyarakat transformatif ini, keteladanan masih menjadi sarana yang selektif. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat. Kalangan yang lebih cepat dan lebih cerdik akan mendapat keuntungan dari penerangan tata nilai baru.
Aspek Pertahanan dan Keamanan. Kondisi geografis Indonesia membutuhkan aparat Hankam yang tangguh, tidak hanya dapat mempertahankan kedaulatan negara saja, tetapi juga dalam mengantisipasi kemungkinan ancaman yang datang dari luar, tanpa mengurangi kewaspadaan terhadap permasalahan dari dalam negeri. Belum dimanfaatkannya posisi geografis dan posisi kedirgantaraan Indonesia sebagai salah satu sumber pendapatan yang berlanjut, merupakan akibat kurang diikutinya perkembangan dan penerapan unsur ilmu pengetahuan.
Satu hal yang harus diingat adalah tidak ada suatu standar, atau cara yang bisa dikategorikan atau bisa dibilang ”terbaik” dalam melakukan analisis lingkungan serta untuk menentukan tantangan sekarang dan masa depan bagi pencapaian tujuan nasional. Banyak pendekatan, metode ataupun cara yang berbeda. Karena analisa lingkungan bukanlah sesuatu yang baku dan kaku.
Teknik atau cara melakukan analisis lingkungan yang dipaparkan di bawah ini juga bukan merupakan sesuatu yang baku yang dijadikan standar sehingga penggunaan atau pemilihan teknik mana yang akan dipakai sangat bersifat kontekstual.
Beberapa dari teknik tersebut adalah:
1. Analisis kekuatan dan kelemahan
Untuk dapat melakukan analisis kekuatan dan kelemahan, kita harus dapat mengidentifikasi dan melakukan evaluasi keseluruhan variabel nasional. Apabila variabel nasional mampu menjadikan negara memiliki keunggulan tertentu, maka variabel tersebut akan dikatakan kekuatan, apabila yang tejadi adalah sebaliknya maka variabel tersebut dapat dikatakan sebagai kelemahan. Analisis kekuatan dan kelemahan akan melalui dua tahapan, kedua tahapan tersebut adalah:
a). Melakukan identifikasi terhadap komponen variabel internal yang akan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap pencapaian tujuan.
b). Melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen yang diidentifikasi pada poin pertama.
2. Analisis Peluang dan Kendala
Analisis peluang dan kendala dilakukan dengan tujuan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh negara serta kemungkinan-kemungkinan tantangan yang bisa muncul, yang bahkan mungkin tantangan tersebut mengarah lebih ekstrim lagi menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam melakukan analisis peluang dan kendala, kita jangan memandang bahwa peluang maupun kendala sebagai sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri, karena apabila kita melakukan hal tersebut maka analisis yang kita lakukan tidak lebih dari sekedar potret dari kondisi peluang dan kendala yang ada atau yang akan dihadapi oleh negara. Yang harus dilakukan adalah memandang kedua hal tersebut sebagai suatu kesatuan yang kemudian oleh pihak pembuat keputusan dari negara harus membuat kesimpulan dari kombinasi peluang dan kendala yang akan digunakan untuk perencanaan, membuat keputusan atau untuk tujuan-tujuan lainnya. Pemerintah harus benar-benar bisa menimbang apakah peluang yang ada lebih menarik ketimbang tantangan yang akan muncul, atau yang terjadi sebaliknya, yaitu bahwa tantangan yang akan muncul sangat mengerikan dibandingkan dengan peluang untuk meraih keberhasilan.
Salah satu metode sederhana untuk melakukan analisis peluang dan kendala adalah dengan mengelompokkan faktor lingkungan ke dalam kategori berdasarkan tingkatan/level lingkungan, potensi adanya peluang, dan potensi akan munculnya tantangan/ancaman.
PENUTUP
Perubahan akan selalu terjadi, dan pada era globalisasi perubahan-perubahan berlangsung dengan cepat dan intensitas yang tinggi pula. Perubahan itu juga terjadi secara fundamental pada hampir semua bidang. Tentu saja perubahan juga terjadi pada lingkungan global, regional, nasional dan lokal, baik yang memberikan pengaruh yang baik maupun yang memberikan pengaruh buruk. Perubahan pada lingkungan tersebut harus terus diantisipasi karena pengaruh yang signifikan akan menentukan koreksi yang harus dilakukan terhadap strategi atau bahkan juga mungkin mempengaruhi cita-cita nasional dan tujuan nasional yang akan dicapai.
Analisa lingkungan dilakukan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan peluang yang bisa muncul serta kemungkinan-kemungkinan ancaman atau threat yang bisa terjadi yang diakibatkan oleh adanya perubahan-perubahan yang terjadi baik pada tingkat global/internasional, lingkungan regional, lingkungan nasional maupun lokal. Anaslisa juga dilakukan terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki atau yang ada dalam negara untuk melihat seberapa besar negara dapat memanfaatkan peluang yang ada atau mengantisipasi ancaman dan tantangan yang muncul.
Cita-cita nasiona, tujuan nasional dan analisis lingkungan memiliki hubungan bolak-balik atau hubungan dua arah. Arti dari hubungan tersebut adalah bahwa antara cita-cita nasional dan tujuan nasional terhadap analisis lingkungan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Jadi dapat dikatakan cita-cita nasional, tujuan nasional dan analisis lingkungan berjalan bersama-sama dan saling interaktif memberikan masukan satu dengan yang lain.
Soal 2. Perjalanan Kemerdekaan bangsa Indonesia pernah mengalami situasi krisis nasional. Kepemimpinan Bung Karno berakhir dengan krisis, demikian juga kepemimpinan Pak Harto.
Menurut anda, apakah kiranya penyebab krisis tersebut? Jelaskan secara singkat.
PENDAHULUAN
Krisis nasional adalah suatu kondisi nasional dimana seluruh bangsa mengalami kesulitan dalam berbagai aspek pokok kehidupan bangsa itu sedemikian rupa parahnya sehingga kondisi tersebut memerlukan perhatian segenap komponen bangsa untuk bersama-sama mengesampingkan kepentingan perorangan dan kelompoknya dan mengedepankan kepentingan seluruh bangsa untuk mengatasi kesulitan hidup tersebut. Krisis nasional ini mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa terutama bidang ekonomi, politik, hukum dan moral. Krisis nasional sudah terjadi sejak pemerintahan Presiden Soekarno.
PEMBAHASAN
Jatuhnya Soekarno dari presiden merupakan peristiwa politik cukup menarik dan sangat bersejarah. Dimulai dengan Supersemar yang
memberi "mandat" kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan
keamanan dan politik yang saat itu sangat kacau, sampai ditolaknya
Pidato Nawaksara yang disampaikan oleh Presiden Soekarno.
Berikut ini adalah kronologis kejatuhan Soekarno yang dikutip dari
berbagai sumber, dan sebagian besar, dikutip dari buku "Proses
Pelaksanaan Keputusan MPRS No.5/MPRS/ 1996 Tentang Tanggapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia
Terhadap Pidato Presiden/Mandataris MPRS di Depan Sidang Umum
Ke-IV MPRS Pada Tanggal 22 Juni 1966 Yang Berjudul Nawaksara,"
dimulai dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).
Pada tanggal 21 Juni 1966, Jenderal TNI AH Nasution terpilih sebagai Ketua MPRS dalam sidang MPRS. Sidang tersebut berlangsung sampai dengan 6 Juli 1966.
Pada tanggal 22 Juni 1966, Presiden Soekarno membacakan Pidato Nawaksara di depan Sidang Umum ke-IV MPRS, dan pimpinan MPRS melalui keputusannya No. 5/MPRS/1966 tertanggal 5 Juli 1966, meminta Presiden Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut.
Pada tanggal 1-3 Oktober 1966, Massa KAMI, KAPPI, dan KAPI, melakukan demonstrasi di depan istana merdeka. Mereka menuntut agar presiden memberi pertanggung-jawaban tentang peristiwa G-30-S/PKI. Kejadian ini mengakibatkan terjadinya bentrokan fisik dengan pasukan Garnizun, sehingga memakan korban.
Pada tanggal 30 Nopember 1966, KAPPI kembali melakukan demonstrasi ke DPR, dengan tuntutan yang sama seperti demonstrasi sebelumnya. Pada tanggal 9-12 Desember 1966, Sekitar 200 ribu mahasiswa mendesak agar presiden Soekarno diadili.
Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden Soekarno menyampaikan Pidato Pelangkap Nawaksara, yang isinya antara lain: "Untuk memenuhi permintaan Saudara-saudara kepada saya mengenai penilaian terhadap peristiwa G-30.S, maka saya sendiri menyatakan:
a. G.30.S ada satu "complete overrompeling" bagi saya.
b. Saya dalam pidato 17 Agustus 1966, dan dalam pidato 5 Oktober 1966 mengutup Gestok. 17 Agustus 1966 saya berkata "sudah terang Gestok kita kutuk. Dan saya, saya mengutuknya pula; Dan sudah berulang-ulang kali pula saya katakan dengan jelas dan tandas, bahwa "Yang bersalah harus dihukum! Untuk itu kubangunkan MAHMILLUB"
c. Saya telah autorisasi kepada pidato Pengemban S.P. 11 Maret yang diucapkan pada malam peringatan Isro dan Mi'raj di Istana Negara, yang antara lain berbunyi: "Setelah saya mencoba memahami pidato Bapak Presiden pada tanggal 17 Agustus 1966, pidato pada tanggal 5 Oktober 1966 dan pada
kesempatan-kesempatan yang lain, maka saya sebagai salah seorang
yang turut aktif menumpas Gerakan 30 September yang didalangi PKI,
berkesimpulan, bahwa Bapak Presiden juga telah mengutuk Gerakan 30
September/PKI, walaupun Bapak Presiden menggunakan istilah
"Gestok"" (Gestok: Gerakan Satu Oktober, istilah Soekarno)
Pada tanggal 9 Februari 1967, DPR-GR mengeluarkan Penjelasan Atas Usul Resolusi DPR-GR tentang Sidang Istimewa MPRS. Pada tanggal yang sama DPR-GR mengeluarkan Memorandum mengenai Pertanggungan-jawab dan Kepemimpinan Presiden Soekarno dan Persidangan Istimewa MPRS.
Pada tanggal 25 Februari 1967, Pemerintah mengeluarkan Keterangan Pers, mengenai telah dilakukannya penyerahan kekuasaan pemerintahan negara oleh Soekarno kepada Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966, yakni Jenderal Soeharto.
Pada tanggal 7 Maret 1967, MPRS mengadakan sidang istimewa dengan menghasilkan 26 Ketetapan. Ketika sidang MPRS itu dilakukan, Mandataris duduk di barisan pimpinan MPRS yakni di sebelah kanan Ketua MPRS, tidak seperti biasanya duduk berhadapan dengan MPRS. Hasilnya, antara lain (seperti dituangkan dalam TAP MPR No. XXXIII/MPRS/1967), yakni Mencabut Kekuasaan Pemerintah dari Presiden Soekarno, dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dilaksanakannya Pemilu.
Presiden Soeharto memimpin selamat 32 tahun. Banyak prestasi yang dapat dicapai selama pemerintahan Presiden Soeharto. Pembangunan dapat dilaksanakan, bahkan Presiden Soehato disebut juga sebagai bapak pembangunan.
Setelah 32 tahun pemerintahan Presiden Soharto, krisis nasional dimulai pada bulan Juli 1997 yang lalu dengan melemahnya secara drastis nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang kemudian memicu krisis seluruh aspek ekonomi. Krisis ekonomi disebabkan rusaknya seluruh tatanan ekonomi nasional. Rusaknya tatanan kehiduapn politik menyebabkan kehidupan politik bergejolak secara cepat yang berakhir dengan kejatuhan Presiden Soeharto. Krisis ekonomi dan krisis politik saling berkaitan dengan erat, demikian pula dengan tatanan hukum di Indonesia. Hukum cenderung digunakan untuk mengokohkan kekuasaan sehingga fungsi hukum bukan untuk memberikan keadilan, tetapi untuk memberikan keistimewaan kepada mereka yang berkuasa dan memiliki uang. Krisis hukum ini menjadikan hukum tidak berfungsi sebagai pelindung keadilan malah menciptakan banyak ketidakadilan terutama bagi rakyat kecil. Rasa aman, damai dan tenteram tidak dapat dirasakan oleh rakyat banyak. Sebagai akibat hukum tidak memberikan perlindungan keadilan, maka hukum diambil ketangan mereka sendiri dan karena akhirnya muncul krisis etika dan moral bangsa yang ditandai dengan merebaknya tidak kekerasan, penjarahan, perampokan massal, dan meningkatnya tindak kriminal di masyarakat. Etika dan moral yang menjadi pegangan melemah dan kejernihan berpikir untuk selalu bertindak dan berbuat yang benar mulai redup dan gejala anarkhi muncul dimana-mana. Keseluruhan krisis ini saling tali temali sedemikian rupa sehingga membentuk satu masalah yang kompleks dan rumit yang harus diselesaikan secara total.
Krisis kepercayaan muncul karena akumulasi krisis yang merasuk masuk ke segala lapisan masyarakat, mendorong rakyat untuk tidak memberikan kepercayaan kepada siapapun karena mereka tidak membantu menghilangkan kesulitan hidup, malah memperburuk pula. Krisis kepercayaan inilah fokus dari segala krisis. Karena itu bila upaya untuk memenangkan krisis kepercayaan ini berhasil, maka krisis nasionalpun akan memperoleh pijakan baru untuk mendorong upaya segenap komponen bangsa untuk menyukseskan reformasi.
Pusat krisis adalah krisis ekonomi, politik, hukum dan keamanan. Akumulasi dari krisis ini mengkait aspek geografis seluruh kepualauan Nusantara, aspek kependudukan yang jumlahnya begitu besar, aspek sumber daya alam yang merupakan tulang punggung kehidupan bangsa, aspek ideologi yang menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, dan aspek sosial budaya yang menyangkut nilai-nilai moral dan etika yang menjadi pegangan seluruh bangsa sebagai bangsa yang beradab.
Peta krisis ini memberikan kejelasan bahwa krisis nasional sudah parah dan mendalam, dan memerluakan persatuan dan kesatuan segenap kekuatan komponen bangsa untuk melupakan perbedaan dan menggalang upaya bersama untuk mengatasi krisis nasional guna menyelamatkan bangsa dan negara.
Kehidupan politik di Indonesia dalam waktu yang amat singkat berubah menjadi panas dilanda oleh gerakan reformasi yang menuntut perubahan total. Gelombang reformasi ini meledak gegap gempita karena tatanan politik selama 32 tahun pemerintahan orde baru terlalu mementingkan security approach untuk menghasilkan stabilitas nasional. Implikasinya terhadap kehidupan politik nasional adalah pemasungan terhadap kehidupan politik yang memusatkan kekuasaan pada tangan presiden. Pemusatan kekuasaan ini memberikan peluang kepada suburnya praktek-praktek KKN hampir pada setiap aspek kehidupan. Ketidak puasan dalam kehidupan politik ini dalam sepuluh tahun terakhir ini ditandai oleh berbagai kerusuhan dari satu kota ke kota lainnya yang khirnya memicu gelombang protes dari mahasiswa yang berpusat di kampus-kampus perguruan tinggi. Gelombang gerakan reformasi ini sedemikian derasnya sehingga Presiden Soeharto pun tidak mampu bertahan. Pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden Soeharto terpaksa harus berhenti. BJ Habibie yang menjabat wakil presiden mengambil alih puncak pimpinan nasional sesuai dengan UUD 1945 pasal 8.
PENUTUP
Dengan runtuhnya regim orde baru pimpinan Soeharto, kebebasan tampaknya begitu berharga, sehingga setiap orang dapat membentuk partai politik. Beberapa bulan setelah kejatuhan Soeharto telah terbentuk lebih dari 60 partai politik baru dengan tujuan, kepentingan dan misi masing-masing. Para tokoh masyarakat, pensiunan beramai-ramai membentuk partai atau barisan atas nama demokrasi, sementara rakyat kecil mengharap harga sembako segera turun. Keadaan euphoria politik baru ini berjalan terus dan semakin sengit dan menjamurnya puluahan partai politik baru yang diak selalu berpegang teguh kepada kaidah dan norma yang berlaku. Gejolak politik yang mengarah kepada perbedaan dan disintegrasi bangsa adalah kontra produktif dan bahkan menghambat upaya untuk mengatasi krisis nasional ini.
Soal 3. Tantangan dan resiko dari ends environments analysis menhasilkan isu-isu stragegik. Menurut anda isu-isu strategi apa saja yang berkembang saat ini? Sebutkan satu isu strategik dari setiap aspek kehidupan bangsa yang saat ini perlu prioritas untuk diwaspadai dan diantisipasi.
Perubahan di segala bidang selalu terjadi, dan pada era globalisasi perubahan berlangsung dengan cepat. Perubahan itu juga terjadi secara fundamental pada semua bidang, baik ekonomi, sosial, politik dan sosial budaya. Perubahan ini menimbulkan pengaruh. Ada yang berdampak baik dan juga ada yang berdampak buruk. Perubahan pada lingkungan tersebut harus terus diantisipasi karena pengaruh yang signifikan akan menentukan koreksi yang harus dilakukan terhadap strategi atau bahkan juga mungkin mempengaruhi tcita-cita nasional dan tujuan nasional. Perkembangan lingkungan strategik dunia haruslah dikelola agar situasi ini menguntungkan kepentingan nasional Indonesia.
Isu strategik yang berkembang saat ini.
1. Terhadap pembangunan Pertahanan, Keamanan, Politik dan Harmoni Sosial.
a. Peningkatan rasa saling percaya dan harmoni antar kelompok masyarakat
1) Tantangan : Tantangan besar adalah menghapuskan kemiskinan
2) Risiko : Persatuan dan kesatuan bangsa yang rapuh dan ujungnya adalah disintegrasi bangsa. Sebaiknya bangsa yang masih bercorak patermalistik, harmoni tercapai ketika rakyat masih menurut pada pemimpin yang bisa membagi rejeki.
b. Pencegahan dan penanggulangan separatisme
1) Tantangan : Tantangan besar adalah pada Papua dan Aceh, kemudian Maluku. Ada sebagian masyarakat yang cenderung apatis dengan melihat pengalaman Timor-timur. Lepasnya suatu wilayah dianggap wajar saja.
2) Risiko : Risiko lepasnya wilayah cukup tinggi.
c. Penegakan keamanan dan ketertiban, serta pencegahan dan penanggulangan kriminalitas
1) Tantangan : Tantangan besar ada pada penghapusan kemiskinan dan pengangguran.
2) Risiko : Risiko eskalasi cukup tinggi untuk menjadi hura-hura, dan ujungnya aksi sosial, termasuk lahirnya kelompok masyarakat sebagai hakim jalanan.
d. Pembangunan seluas-luasnya kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur
1) Tantangan : Tantangan besar untuk dapat melahirkan anak-anak bangsa yang lebih baik dari orang tuanya. Mencegah suami istri yang mampu membuat anak tetapi belum mampu menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya.
2) Risiko : Risiko degradasi bangsa semakin tidak terkendali
e. Pembangunan kekuatan pertahanan
1) Tantangan : Peremajaan/penambahan kekuatan alutsista TNI merupakan suatu prioritas yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, bukan saja sebagai sarana untuk menjaga kedaulatan negara namun juga merupakan salah satu bargaining power bagi penyelesaian masalah internasional.
2) Risiko : Pelanggaran batas wilayah barat, laut dan udara akan sulit di deteksi dan kejahatan lintas negara seperti kejahatan narkoba, illegal logging, pencurian ikan/kekayaan laut, penyeludupan berbagai komoditas dan orang serta pencucian uang akan meningkat.
2. Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan.
a. Perbaikan dan penciptaan kesempatan kerja
1) Tantangan : Mendapatkan investasi, baik dari dalam maupun dari luar negeri (foreign direct investment) sehingga mampu menciptakan peluang kerja.
2) Risiko : Kualitas manusia semakin rendah.
b. Perbaikan kinerja dan stabilitas ekonomi makro
1) Tantangan : Memelihara kinerja dan stabilitas dalam hal nilai tukar rupiah, cadangan devisa, laju inflasi dan fiskal.
2) Risiko : Krisis tidak teratasi
c. Penghapusan kemiskinan
1) Tantangan : Menurunkan 10 % dari jumlah yang ada sekarang
2) Risiko : Generasi mendatang kurang berkualitas
d. Peningkatan akses rakyat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas
1) Tantangan : Masyarakat dapat memperoleh kemudahan dalam hal pelayanan kesehatan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar